BANDUNG, (PR).-
Masyarakat bisa memidanakan sekolah jika sekolah tidak membuka informasi secara detail dan terbuka mengenai penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang diterima dari pemerintah. Hal ini menyusul keputusan Komisi Informasi Pusat yang menetapkan dokumen penggunaan bantuan operasional sekolah termasuk surat pertanggungjawaban juga kuitansi sebagai dokumen publik. Dengan keputusan yang ditetapkan Senin (15/11) tersebut, dokumen yang selama ini selalu tertutup bagi publik menjadi terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat.
Peneliti Senior Indonesian Corruption Wacth (ICW) Febri Hendri menuturkan, ketentuan ini berlaku bagi semua lembaga publik yang ada di Indonesia. "Kalau masyarakat dan orang tua merasa ada kejanggalan di sekolah mengenai penggunaan bana BOS, mereka bisa meminta informasi secara detail kepada sekolah. Jika sekolah tidak memberikan, laporkan ke pihak yang berwajib," kata Febri, Jumat (19/11).
Menurut Febri, sekolah yang tidak memberikan informasi kepada masyarakat telah melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelanggaran ini bisa dipidanakan, terlebih keputusan Komisi Informasi Pusat yang baru dikeluarkan setara dengan UU.
Kendati demikian, kata Febri, masyarakat hanya diperbolehkan melihat detail penggunaan dan tidak berhak mengaudit. Sebab yang berhak mengaudit hanyalah lembaga negara atau lembaga yang memang ditunjuk untuk melaksanakan audit. "Kalau memang ada yang salah, laporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau inspektorat," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Orang Tua Siswa Kota Bandung Dwi Subawanto menuturkan, meski pusat telah memutuskan hal ini, ketika diimplementasikan akan menemui kendala. Terlebih sampai saat ini Komisi Informasi Daerah masih belum ada, termasuk di Jawa Barat. "Memang seharusnya akuntabilitas itu bukan hanya APBS, rencana kegiatan sekolah beserta seluruh dokumen transaksi keuangan di dalamnya juga bersifat terbuka," ucapnya.
Sayangnya, kata Dwi, semua sekolah tidak beranggapan demikian. Bahkan, ketika orang tua berusaha mencari tahu penggunaan uang pungutan yang selama ini diminta sekolah, sekolah semakin tertutup dan menganggap apa yang dicari orang tua merupakan rahasia negara yang tidak boleh dibuka. "Ini yang salah, padahal orang tua juga akan sangat rela membayar iuran asalkan penggunaannya jelas," ungkapnya. (A-157) ***
sumber:
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=164700
Tidak ada komentar:
Posting Komentar